TINJAUAN kesejarahan
tentang Partai Golkar tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sejak
didirikannya Badan Kerjasama Sipil-Militer pada tahun 1950-an, telah
tumbuh dan berkembang jaringan keluarga besar golongan karya dalam
jangka waktu puluhan tahun, suatu komunitas yang cukup besar dan riel,
dan yang luput dari pengamatan para pemerhati politik. Dan, bahkan
akhir-akhir ini seiring dengan gejolak politik pasca 1998 kelihatannya,
luput pula dari perhatian para tokoh Partai Golkar sendiri.
Badan
Kerjasama Sipil-Militer ketika pertama kali didirikan oleh TNI mungkin
saja tidak mempunyai pretensi jangka panjang, kecuali sebagai upaya
menggalang dukungan masyarakat menghadapi gerakan separatis bersenjata.
Hal lain yang melatarbelakangi berdirinya badan tersebut mungkin perlu
diteliti. Tetapi faktanya kemudian, seiring dengan ketidakpuasan
militer dengan instabilitas rezim demokrasi liberal ketika itu, tumbuh
berbagai organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh TNI
yang kemudian berhubungan dengan komponen-komponen masyarakat lainnya
yang sama-sama tidak puas dengan performa partai politik pada waktu
itu. Bukan saja karena instabilitas rezim yang disebut dimuka, maupun
karena kompetisi ideologis yang kian menajam, tetapi juga karena
kemunduran ekonomi yang terjadi.
****
KERESAHAN
masyarakat yang meluas di atas dimanfaatkan secara jeli oleh Presiden
Sukarno, yang melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan kembalinya
diberlakukan UUD 45 dengan alasan kegentingan memaksa (staatsnoods recht),
dekrit mana didukung oleh TNI dengan organisasi-organisasi afiliasinya
serta oleh partai-partai politik terkemuka, kecuali oleh Masyumi dan
PSI yang kemudian dibubarkan.
Selanjutnya rezim Demokrasi
Terpimpin Bung Karno mempunyai ciri yang sama dengan ciri politik
negara-negara baru merdeka pada umumnya, yang tergabung dalam poros
bebas aktif (non-aligned nations) dan dipimpin oleh negarawan
“generasi Bandung”, yaitu tokoh-tokoh konferensi Asia Afrika 1955.
Mereka menolak demokrasi liberal karena merupakan sistem dari negara
penjajah.
Rupanya pada tahun 1950-an Indonesia menempuh jalan
demokrasi liberal karena ingin menepis kesan bahwa kemerdekaan
Indonesia diilhami dan bahkan dibidani oleh fasisme Jepang. Di luar
beberapa negara-negara bekas jajahan Inggris tertentu, negara-negara
baru biasanya merumuskan identitas politiknya dengan menciptakan
ideologi yang khas serta sistem politik tersendiri. Dalam hal
Indonesia, disebut Sukarnoisme dengan demokrasi terpimpinnya. Terjadi
kemudian kompetisi ideologis untuk mengklaim Sukarnoisme antara
berbagai faham politik aliran. Militer pun terlibat dalam persaingan
itu mewakili “golongan tengah”. Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar
lahir pada tahun 1964 sebagai upaya konsolidasi golongan tengah, yaitu
kalangan sipil non partai yang dipimpin tentara. Jika pada akhirnya
kompetisi itu mengkristal antara ideologi kiri dengan “golongan
tengah”, maka hal itu pun adalah tipikal untuk negara-negara Asia dan
Afrika pada waktu itu.
Pilihan mereka hanya tiga, dipimpin
diktator sipil yang didukung militer, dipimpin oleh diktator militer
yang didukung konstituen sipilnya, atau dipimpin oleh rezim komunis.
Dengan demikian secara natural, ketika posisi Bung Karno melemah karena
kemunduran ekonomi yang luar biasa dan karena beliau sakit, maka
konflik yang terjadi pun akhirnya adalah antara TNI dengan PKI.
Awal
era pasca Sukarno ditentukan coraknya oleh militer yang secara efektif
berkuasa. Konsisten dengan corak “jalan tengah”, mereka memilih tidak
berkuasa langsung mendirikan rezim militer— walaupun hal itu didorong
keras oleh kalangan sipil non partai— tetapi memilih opsi lunak, yaitu
apa yang disebut sebagai “partnership militer-sipil” yang mengingatkan kita pada format Badan Kerjasama Sipil-Militer tahun 1950-an.
Setelah
“dibersihkan” dari pendukung Sukarno dan “dimurnikan” dari
organisasi-organisasi yang berafiliasi partai politik, maka Sekber
Golkar yang dipimpin perwira-perwira tentara aktif dibawah kendali
Asbinsospol Mabes ABRI kemudian memenangkan Pemilu 1971 sebagai
“partner” militer.
Kemenangan Sekber Golkar ketika itu dan
kemenangan Golkar sesudahnya tentunya tidak bisa dilepaskan dari fakta
bahwa militer merupakan penguasa efektif pada waktu itu. Tetapi perlu
diingat pula dua faktor tambahan bahwa rentang waktu antara tahu 1966
dan 1971 merupakan periode rehabilitasi ekonomi yang sudah ditunggu
rakyat sejak tahun 1950, selain bahwa partai politik dipersepsikan
bertanggung jawab atas instabilitas politik dan kemunduran ekonomi.
Oleh karena itu pula program politik rezim Orde Baru yaitu pembaruan
struktur politik berupa fusi partai dan penetapan Pancasila sebagai
satu-satunya asas berjalan relatif mulus dalam situasi perbaikan
ekonomi berkelanjutan yang merupakan ciri sukses Orde Baru sampai tahun
1997. Maka kritik bahwa rezim Orde Baru sepenuhnya ditopang oleh
kekerasan militer tidaklah betul.
****
SELAMA Orde
Baru terjadi juga evolusi dalam tubuh keluarga besar golongan karya
Sekber Golkar dikonsolidasi menjadi Golkar menurut keputusan Munas 1978
dan selanjutnya menjadi Golkar yang berstelsel aktif, individual dan
sukarela pada tahun 1983.
Golkar pun menyatakan diri sebagai
organisasi kader dan kaderisasi Golkar yang tadinya merupakan program
sampingan, sejak tahun 1983 menjadi program utama.
Organisasi-organisasi yang mendirikan Sekber Golkar maupun yang
didirikan Golkar, dinyatakan sebagai organisasi yang lepas dari ikatan
struktural namun masih terhubungkan dengan ikatan historis. Dengan
demikian embrio yang tercipta dalam pola BKS Sipil-Militer, kemudian
lahir sebagai kekuatan politik dalam diri Sekber Golkar lantas menjelma
menjadi jaringan keluarga besar golongan karya dengan Golkar sebagai
sayap politiknya.
Pada periode 1983-1988, kaderisasi berskala
besar yang dilakukan Golkar merupakan juga puncak perekrutan bagi
generasi muda sipil non birokrasi dari organisasi-organisasi
kemasyarakatan pemuda.
Keluarga besar golongan karya sebagai
jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu
pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B
untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar
birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian
terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.
Komposisi kepengurusan Golkar disusun sesuai kehendak Dewan Pembina
untuk “menjadikan Golkar makin mandiri, makin dewasa, dan makin
berakar”, yang berarti keterlibatan langsung pengendali tiga jalur di
Dewan Pembina berangsur dikurangi seiring dengan penguatan peran Golkar
sebagai organisasi politik.
Dalam salah satu pengarahannya
pada tahun 1987, Ketua Dewan Pembina Soeharto mengatakan bahwa Golkar
perlu “bersiap untuk kompetisi dalam era multipartai pada era pasca
Soeharto”, hal mana terjadi sekarang ini, walaupun situasinya berbeda
dengan apa yang beliau bayangkan pada waktu itu. Beliau juga mengatakan
dalam berbagai kesempatan bahwa “jalur G harus didorong ke depan untuk
memimpin Golkar sepenuhnya, karena tentara dan birokrasi perlu kembali
hanya melakukan tugas pokok mereka” (back to basics).
Motor
proses pensipilan Golkar adalah kaum muda yang direkrut melalui
kaderisasi tersebut di atas dan merekalah yang kemudian tampil sebagai
para pemimpin partai Golkar dewasa ini.
Pada dasarnya apa yang
diarahkan secara visioner oleh Pak Harto terjadi sekarang. Militer
telah menjauh dari politik demikian juga birokrasi. Partai Golkar telah
mampu mengatasi kompetisi dalam sistem multipartai karena dikelola oleh
mereka yang terbiasa dengan demokrasi intern di organisasi asal mereka
dan telah menempuh kaderisasi.
Walaupun sudah tidak lagi
dikendalikan oleh jalur A dan B, unsur-unsur keluarga besar golongan
karya masih mampu memunculkan partai Golkar sebagai peraih suara
terbanyak di tengah situasi yang tidak kondusif. Lagi pula, unsur-unsur
itu pula yang aktif dalam partai-partai lain, mempunyai saham dalam
menggerakkan kehidupan partai-partai tadi yang lahir sesudah reformasi.
Dengan demikian ada beberapa pelajaran sejarah yang dapat dipetik.
Pertama bahwa dinamika politik negara berkembang merupakan
tarik menarik antara trend umum yang dianjurkan kekuatan global yang
dominan dan trend khas yang didorong oleh kepemimpinan nasional.
Kedua
bahwa akhirnya kompetisi ideologis global dimenangkan oleh faham
demokrasi liberal sejak runtuhnya komunisme, dan sejak gagalnya
rezim-rezim militer di mana negara tidak lagi mempunyai ideologi khas.
Yang terjadi adalah persaingan ideologi dalam sistem multipartai.
Sistem politik negara-negara berkembang akhirnya mengikuti dominasi
demokrasi liberal apakah yang menganut sistem parlementer atau
presidensial.
Ketiga bahwa kelangsungan hidup dari
suatu komunitas politik dalam alam demokrasi tidak ditentukan oleh
partai, sebaliknya nasib partai ditentukan oleh komunitas politiknya,
yang bisa saja mempunyai pilihan sesaat yang berbeda di antara
komunitas itu.
Keempat bahwa dalam sejarah Indonesia
sebagai masyarakat majemuk sikap-sikap politik moderat dan inklusif
atau sikap politik tengah adalah arus yang dominan, yang dewasa ini
tidak selalu disalurkan lewat satu partai, tetapi oleh beberapa partai
yang didukung komunitas politik yang sama. Dengan kata lain, dukungan
jaringan keluarga besar golongan karya dewasa ini terbagi kedalam
berbagai partai “tengah”. Dengan demikian yang permanensinya terjamin
adalah jaringan keluarga besar golongan karya yang mempunyai sejarah
panjang bahkan mendahului lahirnya Golkar. Mereka adalah orang-orang
berpandangan moderat, inklusif dan biasa bergabung dalam organisasi
profesi maupun fungsional.
Mereka berwawasan kebangsaan,
mempunyai sejarah kedekatan dengan militer dalam keadaan tertentu namun
juga sanggup berdemokrasi. Mereka bukanlah orang-orang yang secara
sadar diorganisasikan seperti pada jaman Orde Baru, namun sejarah
mereka yang panjang telah menjadikan mereka kelompok yang digerakkan
oleh persepsi, bukan oleh hirarki, dan persepsi ini kemudian
disebarluaskan melalui berbagai forum yang bentuknya belum tentu bisa
dikenali. Mereka bukanlah penganut politik aliran seperti yang kita
kenal dari analisis Geertz.
****
OLEH karena itu yang
menjadi soal adalah posisi dan eksistensi Partai Golkar, bukan
eksistensi dari jaringan. Distorsi kekuasaan pada penghujung Orde Baru,
disintegrasi dalam tubuh Golkar dan kekacauan komunikasi yang terjadi
dalam Era Reformasi menyebabkan representasi politik Partai Golkar
tidaklah sebesar potensi jaringannya.
Upaya Partai Golkar
untuk membesarkan kembali posisinya dalam percaturan politik Indonesia
harus dilihat sebagai upaya untuk bersaing dengan partai lain, menarik
dukungan dari jaringan keluarga besar golongan karya yang merupakan
fenomena politik non aliran yang populasinya besar.
Dalam hal ini ada beberapa rekomendasi yang bisa dikemukakan.
Pertama, sesuai dengan sifat dari sistem multipartai,
akhirnya partai harus memenangkan nilai dan produk yang konsisten
dengan nilai. Oleh karena itu identifikasi nilai apa yang digandrungi
masyarakat dan produk politik apa yang harus kemudian dirumuskan,
dikemas dan ditawarkan secara tepat. Kita sekarang berada dalam situasi
yang berlainan karena pemikiran politik yang berlaku sudah tidak lagi
dipolakan oleh pimpinan nasional, tetapi ditentukan oleh aspirasi
konstituen. Oleh karena itu perumusan ideologi partai harus dilakukan
secara kontekstual, yang berarti perumusan Pancasila sebagai ideologi
yang hidup dan doktrin karya kekaryaan juga sebagai doktrin yang hidup.
Revitalisasi dan reaktualisasi ideologis perlu dilakukan karena
walaupun jaringan keluarga besar golongan karya merupakan basis yang
cukup besar, namun jaringan itu memerlukan regenerasi dan juga tidak
dapat eksis ke depan hanya dengan berbekal sejarah.
Kedua,
masyarakat sekarang berada dalam era kebebasan berserikat dan mempunyai
banyak pilihan untuk berafiliasi. Dari sudut politik, dorongan untuk
menjadi anggota partai menjadi melemah sehingga kaderisasi partai perlu
didesain untuk menjaring orang-orang tertentu saja yang mempunyai
talenta sebagai “orang pergerakan” yaitu mereka yang menjadikan politik
sebagai panggilan hidup.
Ketiga, orang pergerakan, atau
kader adalah mereka yang bertugas berkomunikasi dengan jaringan
keluarga besar golongan karya, dan perlu memasarkan produk-produk
partai ke tengah masyarakat sepanjang tahun dan tanpa henti dengan
pendekatan pemasaran dan pelayanan. Untuk itu perlu pemetaan secara
cermat jenis-jenis kelembagaan kegiatan para kader, baik dalam
organisasi partai maupun dalam kelembagaan di luar partai serta
kelompok sasaran yang dibidik, serta pengembangan kapasitas kader.
Keempat,
perlu dibedakan jabatan kepartaian dan jabatan publik yang sekarang ini
cenderung dicampuradukan. Partai memerlukan penanganan penuh waktu
untuk memenangkan pemilu dengan mengandalkan loyalitas jaringan dan
perluasan jaringan. Jabatan publik hendaknya dipercayakan kepada
anggota partai yang tidak punya tugas kepartaian, atau dipercayakan
kepada orang di luar partai, namun yang punya kredibilitas dan
kemampuan dan kesamaan ideologi. Pembedaan jabatan partai dan jabatan
publik menjadi lebih penting lagi karena sistem multipartai sekarang
dicirikan pula oleh pemilihan langsung dalam jabatan-jabatan publik di
pusat maupun daerah. Pencampuradukan jabatan publik dengan jabatan
partai akan memunculkan orang-orang kuat partai untuk bersaing dalam
medan politik yang cair dan terbuka sehingga risiko tersingkir menjadi
besar.
Singkat kata, perjalanan sejarah bangsa telah
melahirkan komunitas politik non aliran yang erat hubungannya dengan
sejarah perkembangan Golkar, yaitu jaringan keluarga besar golongan
karya. Eksistensi politik jaringan ini sudah menjadi gejala permanen
dan mereka mempunyai pilihan politik yang beragam sesuai karakter rezim
multipartai.
Partai Golkar eksistensinya tergantung dari
kemampuannya melayani aspirasi dan kepentingan jaringan tersebut, serta
mendorong regenerasi jaringan. Oleh karena itu perkembangan partai
Golkar ke depan ditentukan oleh paradigma yang berlainan dari paradigma
yang lalu.
*)Sarwono Kusumaatmadja menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Golkar 1983-1988
